Pati, SMJTimes.com – Kebijakan penghapusan tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL) mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo, pihaknya sepakat adanya langkah tersebut. Ia sangat mendukung jika penghapusan tenaga honorer dan THL diterapkan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Baginya, tenaga honorer dan THL di Pati terlalu memberatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari segi honorarium, meskipun secara peran tenaga ini sangat dibutuhkan.
“Kalau kami dari Komisi A setuju, bahkan kami sudah menanyakan berapa jumlah honorer se-Kabupaten Pati beserta berapa penggajiannya. Sudah kami tanyakan dan kami berpendapat itu terlalu memberatkan APBD, ” ungkap Bambang diwawancarai SMJTimes.com, Rabu (26/1/2022).
Pria yang saat ini menduduki Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati itu juga mengatakan bahwa Komisi A DPRD Kabupaten Pati telah melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati untuk membahas kelanjutan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pati.
Kepada BKPP, Komisi A menyarankan agar tahun depan Pemkab tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer ataupun THL baru agar jumlahnya tidak bertambah.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati menginginkan agar para tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang honor-nya dibiayai dari APBN. Pasalnya tenaga honorer dan THL sangat dibutuhkan di lingkungan Pemkab Pati.
“Kita tanyakan di BKPP. Kalau bisa tak suruh matur bupati untuk mengevaluasi ini mengingat beban anggaran untuk honor THL terlalu tinggi walaupun diperlukan tenaganya. Kalau PPPK kan nanti beban honornya dari negara kan beda,” pungkas Bambang. (*)
Komentar