Pembangunan Pelabuhan Sluke Rembang Terkendala Pihak Ketiga, DPR RI Beri Tanggapan

Bagikan ke :

Rembang, SMJTimes.com – Pembangunan pelabuhan di Sluke, Kabupaten Rembang diperkirakan menjadi skala prioritas pemerintah. Namun, pihak ketiga menjadi kendala dalam pembangunan proyek tersebut.

Rapat kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bertujuan untuk menunjukkan proyek prioritas yang akan dilaksanakan ke depan.

Rapat yang digelar di Pollos Hotel pada hari Kamis (19/11/2021) tersebut membahas tujuh point proyek prioritas di Kabupaten Rembang. Salah satu yang menjadi proyek prioritas tersebut yaitu pembangunan Pelabuhan Sluke.

Menurut penjelasan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, pembangunan tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 2010. Akan tetapi, banyak kendala yang akhirnya membuat proyek besar tersebut mangkrak.

“Jadi kami sudah lakukan semacam reklamasi, tapi memang ada kendala sampai proyek ini harus molor dan belum selesai. Reklamasi ini kan dilakukan oleh pihak ketiga, pihak swasta. Jadi, memang kendalanya ada di sana. Selain juga karena anggaran,” terang Abdul Hafidz dalam presentasinya di hadapan Komisi V DPR RI.

Pembangunan Pelabuhan Sluke Rembang Terkendala Pihak Ketiga, DPR RI Beri tanggapan.

Pembangunan yang sempat mangkrak tersebut diharap dapat kembali dilaksanakan setelah Komisi V DPR RI mendengar presentasi Bupati.

Bupati Rembang mengatakan ingin segera merealisasikan pelabuhan tersebut, sebab pelabuhan sudah mulai digunakan.

Rencananya, pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan pengumpul sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

“Pelabuhan ini sudah digunakan oleh kapal tongkang luar pulau dan dari Jawa. Untuk mengangkut batubara, batu kalsit, andesit, dan lain-lain yang dikirim ke Kalimantan, Jepara, juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke di sana itu. Tapi, masih ada masalah yang harus diselesaikan,” kata Bupati.

Sementara itu, usai mendengar penjelasan Bupati, anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun memberikan tanggapan. Ia menilai pelabuhan merupakan urat perekonomian daerah.

“Menurut penjelasan Pak Bupati tadi, kan ada masalah sampai proyeknya mangkrak. Ini nanti dijelaskan saja permasalahannya apa saja. Jadi nanti juga biar menjadi catatan Balai Laut Kemenhub. Begitu Pak,”pungkas Boy Harun saat menanggapi presentasi Bupati Rembang. (*)

Komentar