Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap para pedagang kaki lima (PKL) menaati aturan dan kebijakan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu untuk menekan penyebaran Covid-19 di kabupaten Pati, selain itu juga ditengarai di Pati masih cukup tinggi persentase orang yang meninggal terpapar Covid-19.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati Hardi menilai, taatnya PKL terhadap kebijakan PPKM dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sehingga virus corona tidak menyebar di tempat-tempat umum, terutama di PKL.
“Imbauannya (kepada) PKL agar sadar dengan protokol kesehatan. Karena dengan adanya Covid-19 memang ada kerumunan masa. Kalau ndak sadarkan Covid-19 terus ada di warung-warung itu,” ujar Hardi saat ditemui di Pendopo Kabupaten Pati, belum lama ini.
Sebelumnya, Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono mengungkapkan pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pati Kota didominasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Didik mengatakan hampir seratus persen pelanggar PPKM merupakan para pedagang angkringan, restoran, kafe maupun tempat penjualan makanan lainnya. Mereka masih menjajakan dagangannya saat jam malam tengah berlangsung, yakni jam 9 malam hingga 4 pagi.
“Yang banyak melanggar itu PKL. Itu 90 persen itu yang melanggar pedagang angkringan itu, terus beberapa kafe yang masih buka ketika jam 9 malam,” ujar Didik saat ditemui di kantornya, belum lama ini.
Ia pun menyayangkan perilaku ini. Padahal Bupati Kabupaten Pati, Haryanto telah membuat surat edaran (SE) pada beberapa pekan lalu bahwa PKL maupun restoran dilarang berdagang ketika pukul 9 malam sampai 4 pagi.
Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona yang masih tinggi di Kabupaten Pati. Selain itu, hal ini juga sesuai SE Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan Kabupaten Pati termasuk daerah yang harus menerapkan PPKM tahap pertama. “Mereka beralasan masalah perut. Masalah ekonomi,” tandas Didik.
Sementara itu, Yulianto sqalah satu warga Pati mengaku pemerintah harus tegas dalam melakukan penegakan PPKM sehingga hasilnya benar-benar efektif. “Pemrintah harus serius menegakan atuaran. Jangan pandang bulu,” ujarnya. (Adv)
Komentar