oleh

Dewan Pati: Pemerintah Lebih Baik Fokus Pertumbuhan Ekonomi daripada IKN

Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia harusnya lebih fokus dalam pertumbuhan ekonomi daripada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Perlu diketahui sebelumnya, Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-undang pada agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke-13 masa persidangan III Tahun 2021-2022 pada Bulan Januari lalu, maka mengisyaratkan kepastian adanya pemindahan IKN.

Hal tersebut juga tak luput dari perhatian salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wardjono.

Pemerintah Lebih Baik Fokus Pertumbuhan Ekonomi daripada IKN

Ia berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang sulit dan belum pulih akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Hadirnya Buku Digital Tak Mengurangi Minat Baca Buku Fisik

Menurutnya, pemerintah lebih baik untuk fokus terhadap pertumbuhan ekonomi daripada melakukan pembangunan IKN.

“Saya sejalan dengan Fraksi PKS di DPR Pusat, saat ini kondisi ekonomi belum pulih. Alangkah baik fokus untuk untuk mengangkat perekonomian dulu,” ungkapnya saat dihubungi oleh tim Mitrapost.com belum lama ini.

Ia juga menyampaikan bahwa dengan melakukan pembangunan IKN, maka akan dipastikan program yang selama ini ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi akan terganggu.

Pasalnya anggaran yang digunakan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru akan menyedot jumlah anggaran yang besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pastinya program menumbuhkan kondisi perekonomian akan terganggu. Mengingat anggaran yang besar untuk itu,” tambah Wardjono.

Baca Juga :   Dewan Nilai Drainase dan Trotoar Pati Kota Masih Layak

Perlu diketahui bersama, bahwa berdasarkan informasi yang sudah beredar secara nasional biaya yang harus digelontorkan untuk pembangunan IKN yakni sebesar Rp 466 Triliun.

Wardjono berharap pemerintah untuk kembali memikirkan upaya pemindahan IKN. Menurutnya, proses pemindahan IKN akan sangat rentan terhadap pembangunan yang bersifat jangka pendek.

“Iya seharusnya meninjau ulang upaya itu, karena akan sangat rentan pada proyek jangka pendek. Dan justru cenderung menciderai poin-pon proyeksi jangka panjang seperti lingkungan dan sektor ekonomi-sosial,” ujarnya. (*)

Komentar

News Feed