Salatiga – Pemberantasan korupsi memang sedang menjadi fokus pemerintah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pelatihan antikorupsi pun digencarkan dengan sasaran utama para generasi muda.
Pelatihan dan penyuluhan antikorupsi yang berafiliasi dengan KPK tidak hanya menyasar kalangan mahasiswa tetapi juga para generasi milenial di tingkat SMA/SMK.
Salah satunya adalah pelatihan dan seminar antikorupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Melalui kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengukuhkan 30 mahasiswa menjadi agen pemberantasan korupsi Jawa Tengah.
Pelatihan antikorupsi yang berlangsung selama dua hari pada 27-28 Juli 2019 diharapkan Ganjar mampu meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat agar berani melaporkan praktek korupsi. Serta dengan adanya Agen Antikorupsi Jateng diharapkan bisa memperkuat rantai-rantai pencegahan korupsi di Jawa Tengah.
“Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos yang saya yakin akan menular pada sikap,” kata Ganjar.
Baca juga: Ganjar Ajukan Jateng Jadi Provinsi Pertama yang Miliki KPK di Daerah
Terlebih menurut Ganjar, sikap dasar mahasiswa adalah pemberontak terhadap ketidakberesan. Keberanian mahasiswa dan sikap kritisnya itulah yang jadi modal besar gerakan agen ini.
“Saya rasa ini harus ditiru kampus-kampus lain. KPK punya banyak program untuk itu,” katanya.
Selain itu, untuk memberikan bekal kepada tunas muda saat ini di Jawa Tengah sedang diterapkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Setidaknya ada 23 SMA dan SMK yang dijadikan percontohan penerapan kurikulum antikorupsi.
“Gerakan itu didukung dengan pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas Jateng. Penyuluhan antikorupsi yang berafiliasi dengan KPK dan bersertifikat. Juga gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merangkul Pramuka, Dharmawanita dan PKK, materi integritas dengan mengundang pemateri dari KPK,” katanya.
Baca juga: KPK Tetapkan Mantan Bupati Bogor Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi dan Gratifikasi
Tidak hanya itu, sebagaimana tagline yang selalu digemborkan Ganjar ‘Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ kalangan ASN pun diharapkan bisa mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan. Secara aplikatif, hal-hal tersebut didampingi dengan keterbukaan informasi dan pelatihan terhadap kepala daerah.
“Hanya Jawa Tengah yang setelah pelantikan kepala daerahnya dikirim ke KPK untuk pendidikan antikorupsi,” katanya. (*)
Komentar