Pati, SMJTimes.com – Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Pati menampik isu tentang adanya salah satu calon berideologi non Pancasila. Mereka menganggap hal itu hanya isu belaka dan tidak mempunyai dasar yang kuat.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, GP Ansor dan Banser Pati menolak calon Sekda yang berhaluan organisasi (Ormas) terlarang, semacam HTI maupun FPI. Ketua GP Ansor Itqonul Hakim tidak mau ada orang berideologi non Pancasila menjabat jabatan strategis.
“Negara jangan sampai kecolongan, khusunya Kabupaten Pati. Jangan sampai dedengkot salafi wahabi yang berafiliasi dengan kelompok ormas terlarang menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah,” tulis Itqon dalam status Facebook-nya.
“INGAT!!! Negara ini berasas tunggal Pancasila,” lanjutnya.
Ketua Pansel JPT Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Suharyono, Mengatakan isu itu tidak benar dan tidak mempunyai bukti. Ia menegaskan semua calon Sekda yang lolos sudah menjalani tes wawancara kebangsaan dan telah dinyatakan lulus.
Tes ini, menurut Suharyono, dilakukan oleh lembaga yang independen, yakni Undip Semarang. Ia meyakini Undip mempunyai integritas yang tinggi dan tidak mungkin kecolongan.
“Itu hanya isu saja, tidak benar dan tidak berdasar. Lagi pula tidak ada buktinya. Saat assesment ada tes wawasan kebangsaan dan ketiganya lulus. Kami selaku ketua pansel harus percaya pada lembaga independen yang menguji. Lagipula rekam jejak peserta juga sudah diperiksa,” ujar Suharyono yang akan purna tugas sebagai Sekda Pati ini.
Perlu diketahui, proses pemilihan telah melewati tahapan seleksi. Diantaranya uji kompetensi, rekam jejak, tes kesehatan, penulisan makalah, serta uji gagasan dan wawancara. Dari tujuh peserta seleksi, terpilih tiga nama calon Sekda dengan skor tertinggi.
Adapun ketiga nama yang lolos antara lain Jumani, Teguh Widyatmoko, dan Wahyu Setyawati. Ketiga orang peserta dengan skor tertinggi merupakan tiga terbaik dari tujuh orang yang ikut dalam seleksi JPT Sekda Kabupaten Pati.
Mereka juga melalui mekanisme seleksi yang melibatkan unsur independen di luar lingkungan Pemkab Pati, di antaranya pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, akademisi Universitas Diponegoro, dan tokoh masyarakat/pakar pemerintahan.
“Jadi tidak hanya satu tahap yang dilalui untuk memunculkan tiga nama itu. Ada lima tahap. Masing-masing diuji. Uji kompetensi dilaksanakan langsung oleh Undip. Anggota pansel lain tidak ikut. Kemudian tes kesehatan langsung dilaksanakan RSUD Soewondo. Kalau rekam jejak yang tahu BKPP, jadi ditelusuri apakah dia pernah dijatuhi disiplin atau tidak,” tandasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Mitrapost.com dengan judul “Pansel Tampik Isu Calon Sekda Pati Berhaluan HTI”
Komentar