Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang berkomitmen menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat pandemi covid-19 secara penuh tanpa ada potongan.
Menurut anggota Komisi B DPRD Pati, Narso, mengatakan pemerintah perlu memberikan program edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan.
“Kalau mengontrol kesulitan, mengarahkan mungkin bisa. Sebetulnya, mungkin dikemas dengan program edukasi supaya masyarakat punya finansial literasi bahasa sederhana,” kata Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati itu, Kamis (18/2/2021).
Hal tersebut agar masyarakat tidak membelanjakan uang bantuan untuk keperluan di luar kebutuhan pokok.
“Pendidikan kepada masyarakat supaya melek pengelolaan keuangannya. Jadi tahu mana kebutuhan yang urgen yang mana, yang bisa ditunda yang mana,” pungkas Narso.
Komitmen pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi covid-19 secara penuh tanpa ada potongan itu muncul setelah menyeruak dugaan kasus korupsi Menteri Sosial beberapa waktu lalu.
Yakni dengan menjamin bantuan tersebut sampai kepada penerima, pemerintah mengubah skema penyaluran bantuan.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BST) pemerintah menganjurkan untuk dibelikan kebutuhan pokok. Berdasarkan survey Pelaksana tugas (Plt) Mensos Muhajir Effendy mengatakan selain dana BLT digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, dana tersebut juga diketahui digunakan untuk membeli rokok.
Sehingga puncaknya, bulan ini pemerintah berencana akan siapkan tools untuk mengetahui dibelanjakan apa saja uang yang telah disalurkan ke masyarakat itu. (Adv)
Komentar