oleh

Pembangunan Infrastruktur Desa 2020-2021 di Rembang harus Mengalah

Rembang, SMJTimes.com – Pembangunan sarana dan prasana terjadi penurunan di saben desa Kabupaten Rembang.  Salah satu penyebab penurunan tersebut ditengarai oleh refocusing alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa tahun 2020.

Pasalnya, sebagian dana desa dialokasikan untuk penanganan covid-19 berupa Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLTDD). Seperti dalam koordinasi desa di sejumlah kacamatan yang saat itu bersama PJS Imam Maskur, beberapa desa mengeluhkan dana desa yang turut habis akibat BLTDD.

Baca juga : Dirjen Perkebunan Tinjau Program Rawat Ratun dan KBD di Rembang

Ha itu juga diamini oleh Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa (P3D) Dinpermades Kabupaten Rembang, Heru Susilo mengungkapkan bahwa begitu data dana desa terserap ke Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLTDD) hampir semua pembangunan fisik fasilitas umum dan sebagian harus ditahan terlebih dahulu.

Menurutnya, paling tidak rencana itu harus diundur sampai di tahun 2021. Namun, pada tahun 2021 nantinya juga masih terdapat BLDD kembali. Ditambah lagi ada program lain berupa Padat Karya Tunai Desa atau PKTD untuk memulihkan perekonomian desa.

Baca juga : IPM Rembang Turun, Duduki Peringkat ke-21 se-Jateng

“Ternyata di tahun 2021 masih BLTDD lagi. Artinya di Desa harus menahan diri untuk bangun-bangun, karena memang pemerintah dari atas fokus pada BLTDD, Pemulihan Ekonomi, juga nanti ada Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” terangnya saat ditemui di kantornya pada Selasa (29/12/2020).

Meski belum berjalan, pihaknya menerangkan bahwa untuk PKTD nanti akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga masyarakat miskin tidak hanya mendapat BLTD saja, namun bisa mendapat tambahan pemasukan dari PKTD.

Baca juga : Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang Naik Tahun Ini

Ia menjabarkan untuk konsepnya warga akan mendapatkan pekerjaan dari pemerintah desa bisa pemeliharaan, normalisasi sungai atau yang lainnya. Dengan pemberian upahnya paling sedikit 50 persen dari anggaran yang diajukan.

“Ini dalam rangka membantu warga miskin dilibatkan sebagai tukang pekerja dapat upah dengan PKPTD. Di satu sisi mereka dibantu langsung tunai untuk kebutuhan pokok dan ditambah lagi penghasilan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga : Jadi Menag, Gus Yaqut Singgah ke Rembang Sambangi Gus Mus

Sedangkan, pada tahun ini Heru menyebutkan dana desa di Rembang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah keseluruhan sebesar Rp263 milliar, turun menjadi Rp260 milliar pada bulan April, karena terdapat refocusing untuk penanganan Covid-19. Jadi setiap desa terjadi pengurangan Rp10.807 juta.

Baca juga :

Reporter : Aziz Afifi

Komentar

News Feed