Blora, Smjtimes.com – Petani warga Desa Kapuan dan Cabean, Kecamatan Cepu, Blora menolak tambang pasir darat yang akan beroperasi di tengah areal persawahan mereka.
Sebelumnya, proses penolakan tersebut pernah terjadi pada November 2019 karena sejak awal memang tidak ada sosialisasi dari pihak penanggungjawab tambang pasir. Tiba-tiba alat berat datang dan menerjang persawahan warga.
Pada Minggu (26/7/2020) petani kedua desa tersebut kembali berkumpul untuk menjaga dan meminta kejelasan, namun tidak ada titik terang. Sehingga alat berat yang berada di lokasi, dihentikan dan dilarang untuk beroperasi.
“Kemarin, Sabtu (25/7/2020), tiba-alat berat (ekskavator) didatangkan lagi. Baru berjalan hingga lahan bengkok. Warga langsung menghentikan dan meminta untuk kembali,” Kata Zamroni (38).
“Dulu sudah ditolak warga, tapi sekarang kembali lagi,” imbuhnya.
Penolakan dengan alasan akan mengganggu perairan sawah dan memicu terjadinya longsor disekitar are tersebut karena lokasi tambang dengan persawahan hanya berjarak 100 meter.
“Pengairan jelas terganggu. Karena pasir dan batuan cadas sebagai penampungan air bakal dikeruk,” ujar Kusyanto, petani dari Desa Cabean.
Baca juga : Kemenag Blora : Boleh Selenggarakan Salat Idul Adha Tapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan
Saat kejadian tersebut, tidak ada pihak perangkat Desa ataupun Kepala Kecamatan, hal itu yang membuat petani kesal.
“Saya juga tidak habis pikir kenapa dari desa di saat seperti ini tidak ada. Dan dari kecamatan diam saja,” dia mengungkapkan kekesalannya.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala Desa Kapuan, Hariyono sudah mengetahui hal tersebut dan katanya pernah dilakukan mediasi oleh Pemkab Blora pada tahun 2019 lalu.
“Saya juga sudah sampaikan, bahwa kegiatan penambangan itu dari awal tidak pernah sosialisasi,” ucap Hariyono.
“Bagaimana pun juga, saya sebagai kepala desa ikut warga saya. Jika warga saya menolak, saya juga menolak,” katanya lagi.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Cabean, Kismiati. Dia juga mendukung warganya untuk menolak tambang tersebut. Sebab, sawah memang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Tahun lalu. Kami pernah membuat berita acara penolakan,” Kismiyati menegaskan. (*)
Baca juga :
- Sat Resnarkoba Polres Blora Gelar Operasi Peredaran Minuman Keras
- Deteksi Dini Penyebaran Covid-19, Pemkab Blora Gelar Rapid Test Massal
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook dan instagram
Redaktur : Dwifa Okta
Komentar