oleh

Kabupaten Pati Belum Terapkan New Normal di Sektor Pendidikan

Pati, Smjtimes.com – Kabupaten Pati saat ini belum menempuh kebijakan penetapan new normal di dunia pendidikan. Hal ini diambil lantaran Kabupaten Pati sendiri belum termasuk wilayah zona hijau.

“Tadi Pak Bupati bilang, di Indonesia yang sudah diperbolehkan penerapan new normal (di sektor pendidikan) adalah yang sudah menjadi zona hijau. Dan Pati belum, belum bisa mendapatkan new normal atau katagori wilayah hijau belum,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat ditemui Mitrapost.com selepas Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Senin (22/6/2020) lalu.

Meskipun demikian, pihaknya menilai pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan. Menurutnya, pembelajaran secara daring di Kabupaten Pati tidak berjalan efektif. Namun, di masa pandemi ini protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat di sektor pendidikan apabila nantinya sektor pendidikan benar-benar dibuka.

“Menurut kami tetaplah pembelajaran secara tatap muka dapat dilaksanakan. Akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu yang terpenting. Karena protokol kesehatan ini dapat mencegah penyebar virus corona,” jelas Ali Badrudin.

Baca juga: Seni Tak Boleh Didikte, Tapi Bebas Melampaui Batas Teori

Maka dari itu, pihaknya mendorong instansi-instansi terkait segera mempersilakan protokol kesehatan ini. Agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berjalan dan tidak menimbulkan efek samping merebaknya virus corona.

“(Protokol kesehatan) itu harus dipersiapkan secara matang oleh pondok-pondok pesantren, sekolahan maupun dari pemerintah daerah sendiri melakukan pengawasan terkait dengan new normal di sektor pendidikan tersebut,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sendiri berencana memperbolehkan pondok pesantren untuk menerima santri apabila pondok pesantren telah siap dalam hal sarana dan prasarana. Selain itu Pemkab juga mendorong adanya terbentuknya Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

“Bahwa wacananya pesantren ini akan kami buka. Dalam kegiatan ini akan kami sosialisasikan apa yang harus dikerjakan oleh pesantren dan puskesmas. Karena dari 280 pesantren, hanya 38 yang memiliki Poskestren,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pati, Edy Siswanto, kemarin. (*)

Baca juga: Dievaluasi, Pemerintah Hentikan Sementara Program Kartu Pra Kerja

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *