Semarang – Jawa Tengah dinilai diberikan predikat sebagai pemerintah terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi. Predikat tersebut diberikan berdasarkan survei penilaian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2019.
Dalam pemetaan area rawan korupsi di Indonesia, Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjelaskan capaian tersebut merupakan buah dari digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat. Saat awal menjabat, Ganjar melakukan mitigasi korupsi dan melakukan pembenahan sistem pemerintahan.
“Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses,” kata Ganjar, Selasa (1/10).
Baca juga: Cegah Korupsi Dini, Ganjar Ajak Mahasiswa dan Siswa Jadi Agen Antikorupsi
Dari hasil survey oleh KPK, pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018. Pejabat Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.
Sementara untuk menghindari jual beli jabatan yang marak terjadi di tingkat Pemda, Ganjar menyiasati hal tersebut dengan melaksanakan lelang jabatan. Lelang jabatan ini menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi Pemerintah Pusat.
Untuk memperkuat dari sistem digitalisasi, Ganjar mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan. Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. Bahkan Ganjar pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat.
“Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat,” katanya.
Menurut Ganjar, dalam menumbuhkan Gerakan antikorupsi harus diawali dan diberi contoh oleh pimpinan. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin di Jateng Ganjar menerjunkan diri dalam upaya pencegahan korupsi. Yaitu dengan menata inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN menjjadi yang terbaik nasional.
“Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional,” katanya.
Baca juga: Cukai Naik 23 Persen Per 2020, Petani Tembakau Wadul Ke Ganjar
Sedangkan untuk menanamkan sikap antikorupsi sejak dini, dalam program Gubernur Mengajar ia telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.
Adapun provinsi yang menempati tiga besar hasil survei integritas yang dirilis KPK selain Jawa Tengah diperingkat pertama. Ada Jawa Timur di posisi kedua dengan skor 74,96. Disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63. Sementara Jabar di peringkat tujuh dengan skor 72,97 dan DKI Jakarta hanya menempati peringkat ke sembilan dengan skor 68,45. (*)
Komentar