Rembang, SMJTimes.com – Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Rembang telah berakhir pada 30 September lalu.
Kasubid Penentapan dan Penagihan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang, Eko Yuniarso menyebut perolehan pajak hingga jatuh tempo berakhir, telah mencapai Rp 11,5 miliar.
Capaian tersebut belum sesuai target karena baru terpungut 73,3 persen dari target Rp 15,6 miliar yang ditentukan. Kendati demikian ia menilai tingkat kepatuhan warga Rembang dalam membayar pajak bumi bangunan tahun ini cukup tinggi.
“Dari Rp 15,6 miliar capaiannya baru Rp 11,5 miliar, sehingga kurang Rp 4,1 miliar sekian atau 73,73 persen. Jatuh tempo pada 30 September ,” ungkap Eko kepada SMJTimes.com saat ditemui di kantornya hari ini, Kamis (14/10/2021).
Capaian pemungutan pajak tertinggi diperoleh Kecamatan Pancur. Pemungutan pajak di sana telah tercapai 98 persen. Sementara yang paling rendah ialah Kecamatan Kragan dengan capaian 49,5 persen.
Menurut Eko, faktor yang menyebabkan pemungutan pajak belum optimal dikarenakan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19, masyarakat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok.
Selain itu, masih banyak pembayar pajak di Rembang yang bertempat tinggal di luar Rembang sehingga petugas kesulitan memungut PBB.
“Ada beberaoa WP yang mempunyai tanah di Rembang tapi tidak berdomisili di Rembang sehingga desa mengalami kesulitan memungut pajak,” ujar Eko.
Bagi wajib pajak (WP) yang tidak membayar PBB hingga tanggal 30 September akan dikenai denda 2 persen per bulan daei total nilai pajak yang dibebankan.
Untuk memenuhi target pendapatan asil daerah (PAD) dari sektor PBB, pemungutan pajak masih dilakukan hingga akhir Desember mendatang.
Demi mengoptimalkan pemungutan, pihak BPPKAD telah menerjunkan tim khusus menagih PBB hingga lini desa. (*)
Komentar