oleh

Stok Garam Industri Tidak Cukup, Impor Jadi Solusi

Rembang, SMJTimes.com – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang, Chalid angkat bicara terkait isu impor garam ke Indonesia.

Sebagai salah satu sentra garam di Jawa Tengah, isu impor garam luar negeri diakui Chalid turut mempengaruhi harga garam petani lokal.

Dijelaskan bahwa kebutuhan garam industri di Indonesia mencapai 5 juta ton per tahun. Sementara, Indonesia baru bisa mencukupi kebutuhan garam industri sebesar 2 juta ton saja, oleh karenanya keran impor terus dibuka.

Stok Garam Industri Tidak Cukup, Impor Jadi Solusi

“Ironi memang, Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih luas dibandingkan daratannya, namun masih ketergantungan dengan garam impor,” ujarnya kepada Mitrapost.com, Kamis (19/5/2022).

Berbeda dengan garam konsumsi, garam industri sendiri digunakan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya.

Baca Juga :   Grafik Pencapaian Program Pemkab Rembang Menurun Selama Pandemi

Menurutnya, meskipun di Rembang memiliki banyak tambak garam, namun mayoritas para petani masih belum bisa memproduksi garam kualitas industri.

Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pasalnya untuk mencapai kemurnian garam industri dibutuhkan pengelolaan khusus.

Lebih lanjut, Chalid mengatakan peredaran garam impor di Indonesia realisasinya tidak hanya diperuntukkan bagi industri, ada juga yang dijual secara ilegal untuk kebutuhan konsumsi. Peredaran garam industri di sektor konsumsi inilah yang merusak harga garam lokal.

“Garam impor jangan sampai keluar di pasaran. Kalau industri ya industri aja. Kalau ada kuota impor jangan dipasarkan di masyarakat, bisa rusak harga garam,” ujarnya.

Dinlutkan mengklaim di Rembang hingga kini belum ditemukan kasus peredaran garam ilegal. Namun demikian, peredarannya secara nasional cukup mempengaruhi harga garam lokal.

Baca Juga :   Pemkab Rembang akan Buat Gapura Perbatasan Pati dan Perbatasan Tuban

Ia mengaku saat harga garam anjlok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang cukup kesulitan menstabilkan harga garam karena terbatasnya kekuatan Pemkab untuk mengontrol produksi garam.

“Untuk menstabilkan harga operasi pasar saja nggak cukup. Kalau garam ilegal sudah sampai pasar, pemerintah tidak punya kekuatan. Kita ini instansi negeri, tidak punya perusahan,” katanya. (*)

Komentar