Rembang, SMJTimes.com – Upaya pemerintah untuk menyukseskan program keluarga berencana (KB) di daerah menjadi prioritas. Oleh karenanya, optimalisasi program tersebut membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, khususnya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Sayangnya kondisi tersebut masih terasa sulit bagi Kabupaten Rembang. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Budi Setiasih mengatakan jika jumlah PLKB di Kabupaten Rembang tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah.
Idealnya, 1 orang PLKB mengakomodir 2 desa. Tapi kenyataan di lapangan, 1 PLKB bisa membawahi 5-6 desa.
“Di Poktan (Kelompok Kegiatan) kendalanya petugas kami yang terbatas, tidak bisa satu desa satu PLKB itu tidak bisa karena jumlahnya sudah kecil. Bisanya satu mengampu lima sampai enam desa. Berat,” ujar wanita yang akrab disapa Asih itu saat ditemui di kantor Dinsos PPKB belum lama ini.
Kondisi ini diharapkan segera memperoleh perhatian dari pemerintah pusat, mengingat urgensi dan keberlanjutan Program KB di wilayah Kabupaten Rembang.
Asih menerangkan, setiap tahunnya PLKB di tingkat desa mengampu beberapa program. Satu diantaranya yakni pencegahan stunting. Di setiap desa dibutuhkan petugas khusus yang mengedukasi para ibu jelang mengandung bayi.
“Untuk prioritas nasional penanganan stunting ini kita bekerjasama dengan OPD yang lain. Soalnya seribu hari pertama sangat menentukan,” kata Asih.
Ada juga program kesehatan reproduksi remaja atau Kespro untuk pencegahan perkawinan usia anak, bimbingan calon pengantin dan pelatihan ketahanan keluarga. (*)
Komentar