oleh

LBH Rupadi Surati Jokowi Ajukan Advokat Masuk Sektor Esensial

Semarang, SMJTimes.com – Profesi advokat masuk dalam kategori sektor non-esensial sehingga kegiatannya di wajib 100 persen di rumah atau work from home (WFH) selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3- 20 Juli 2021.

Mengenai hal tersebut, Dewan Pendiri pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (LBH RUPADI) surati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Surat bernomor: 028/DP/RUPADI/VII/2021, itu diajukan terkait permohonan revisi sektor esensial. Adapun dalam surat itu turut ditembuskan sebagai laporan ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST. Burhanuddin, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baca Juga :   Kunjungan Kerja Menkop UKM ke KSP KUD Mintorogo

“Pada intinya kami mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat guna menekan penyebaran jumlah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas,”kata Ketua Dewan Pendiri LBH Rupadi, Joko Susanto, sembari menunjukkan salinan surat itu di aula Gedung Debora-Ong, Jl Kenconowungu III, No 18B, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Senin (12/7/2021).

Dalam surat itu, pihaknya hanya ingin turut memberikan kritikan dan usulan yang membangun terkait penempatan profesi advokat yang termasuk kategori sektor non-esensial sehingga kegiatannya di wajib 100 persen di rumah atau work from home (WFH).

Menurutnya seharusnya profesi advokat dipandang sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Karena peran advokat juga turut memberi pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, yang terpenting dalam operasional tetap menerapkan dan memperhatikan program kesehatan secara ketat.

Baca Juga :   Jokowi Resmikan Bendungan Pidekso di Wonogiri

“Kami menilai pembatasan kegiatan advokat berpengaruh terhadap penegakan hukum sehingga dikhawatirkan cacat prosesnya. Apalagi secara jelas bahwa penegakan hukum melibatkan unsur advokat,” ungkapnya.

Komentar