Batasi Stok Pupuk, Dewan Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan

Bagikan ke :

Pati, SMJTimes.com Pemerintah mulai mendorong kemandirian petani dengan mengurangi kuota pupuk bersubsidi tahun ini. Para petani diharapkan beralih menggunakan pupuk non subsidi yang notabene lebih mahal. Akan tetapi kebijakan ini dipertanyakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso. Ia berharap wacana kebijakan ini dikaji lebih dalam.

Kementerian Pertanian berencana mambatasi penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk petani dengan luas lahan di bawah 1 hektare saja. Sedangkan pada kebijakan sebelumnya kuota penyaluran pupuk subsidi diberikan kepada petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektare.

Kebijakan ini diambil lantaran pemerintah menganggap program pupuk subsidi terlalu memakan banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi kepada rakyat.

Penurunan 50 persen alokasi tersebut dianggap Narso terlalu signifikan. Ia berharap pemerintah bisa menurukan alokasi pupuk secara bertahap agar para pertain pelan-pelan terbiasa.

“Kita harapkan kalau pengurangan subsidi pupuk harus ada road plan-nya dalam jangka panjang sehingga teman-teman petani bisa ancang-ancang,” kata Narso yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Narso tak ingin kebijakan ini mengganggu produktivitas panen para petani. Pasalnya jika pupuk tak dapat diakses petani kecil, kualitas beras yang dihasilkan akan berkurang.

Tingkat ketergantungan para petani dengan pupuk subsidi juga masih tinggi, sehingga sebelum dihilangkan setidaknya petani terlebih dahulu mendapat pendampingan dalam memproses pembuatan pupuk organik atau kompos.

Selain menuntut road plan yang jelas, Ketua Fraksi NKRI DPRD Pati itu juga meminta pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan setelah membatasi kuota pupuk. Bagi para petani yang tidak berkesempatan menerima pupuk subsidi harus diberikan stimulus lain.

“Kedua, ada stimulus dan program rancangan bagi teman-teman, yang tidak menerima subsidi tidak dilepas begitu saja artinya tetap menjaga nilai tukar petani,” kata Narso. (Adv)

 

Komentar