Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengungkapkan, hingga kini peranan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) masih belum optimal dalam membantu verifikasi data penerima bantuan sosial. Terutama dari segi pengawasan.
Menurut Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntammah, pemerintah perlu mengoptimalkan aplikasi SIKS-NG agar mampu mempermudah teknis pemberian informasi tentang bansos di tingkat desa.
“Dinas sosial harus optimalkan fungsi atau peranan SIKS-NG di tingkat desa. Khususnya dalam mengawasi proses verifikasi dan validasi data warga miskin dalam basis data terpadu,” ungkapnya saat dihubungi Sabtu (27/2/2021) kemarin.
Baca juga: DPRD Pati Harap Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Ia mengungkapkan bahwa pengawasan verifikasi data warga di tingkat desa harus diawasi dengan ketat. Apabila proses verifikasi data diawasi secara ketat, maka penyaluran bansos berpeluang tepat sasaran.
“Seringkali terjadi pendataan secara tertutup, terutama di level RT. Untuk itu, dinsos perlu turun ke level desa dalam memberi pendampingan proses verifikasi data warga miskin,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sehingga hal tersebut akan memunculkan keterbukaan proses sinkronisasi data penduduk miskin yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kini dibutuhkan verifikasi secara terbuka dan adil.
Baca juga: Tekan Angka Pengangguran Dengan Karya dan Bansos
Selain itu, Muntammah menyampaikan, untuk memperoleh pendataan yang valid, maka sebelum diverifikasi di SIKS-NG perlu mendatangkan pihak-pihak terkait dalam musyawarah desa (Musdes). Terutama warga yang masuk kriteria penerima bantuan. Demi adanya transparansi dalam pendataan warga penerima bansos. Kemudian, data yang telah di-update diverifikasi ke SIKS-NG agar diterima dan ditindaklanjuti Dinsos.
“Pihak desa sampai level RT tidak boleh berwatak egosentris memasukkan kerabat-kerabat dekatnya. Apalagi sampai memakan hak warga miskin yang layak memperoleh bansos,” tegas Muntammah.
“Saya berharap kepada pemangku kebijakan di desa untuk lebih bijak dalam menentukan para penerima bansos. Harus adil dan jangan pilih kasih,” pungkasnya. (ADV)
Baca juga:
- Bansos Dialihkan Menjadi Bantuan Tunai, Dewan Apresiasi Pemerintah
- Bansos Tak Tepat Sasaran, Dewan Minta Pembaruan Data Kemiskinan
- 228 Warga Bandengan Terdampak Covid-19 dapat Bansos
Reporter: Singgih Nugraha
Komentar