oleh

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dapat Diskon 99% Hingga 2021

Jakarta, SMJTimes – Di masa pandemi ini, pemerintah memberikan keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020.

Melansir dari laman detikfinance, Kamis (24/9/2020) Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis mengatakan keringanan itu berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021. Selama periode itu, maka peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) dapat diskon 99% atau hanya perlu membayar 1% dari besaran iuran sebelumnya.

Baca juga: Tak Disangka, Herd Imunnity Dikabarkan Muncul di Swedia

“Berlakunya relaksasi ini mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021, ini masa berlakunya. Setelah Januari 2021 kembali ke ketentuan yang normal. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin,” katanya dalam Sosialisasi Relaksasi Iuran PP 49/2020 yang disiarkan YouTube BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (24/9/2020).

Ilyas mengatakan khusus program JKM dan JKK diberikan otomatis kepada semua pemberi kerja yang melunasi kepesertaan sampai Juli 2020.

Baca juga: Kebanjiran Fitur Baru, Microsoft Outlook Punya Asisten Suara

“Kalau untuk program JKK dan JKM itu diberikan otomatis dari sistem kami di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa mereka tidak menerima, ‘saya nggak dapat saja lah’, nggak bisa,” ucapnya.

Kemudian program lainnya adalah keringanan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2% menjadi 0,5%. Diiringi dengan adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 pada bulan berikutnya.

Baca juga: Masker Kain Harus Labeli Cuci Sebelum Pakai Sesuai SNI

Selain keringanan, ada juga berupa penundaan pembayaran iuran khusus untuk program Jaminan Pensiun (JP). Ia bilang peserta JP saat ini hanya membayar 1% saja. Sementara 99 persen sisanya dibayarkan tahun depan.

“Hanya ditunda tetapi tetap wajib dibayarkan. Sisa 99 persen yang ditunda dibayarkan sekaligus bertahap, dimulai paling lambat 15 Mei 2021. Dan paling lambat tanggal 15 April 2020,” tuturnya.

Baca juga: 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *