oleh

Minimalisir Siswa Putus Sekolah, Pemprov Jateng Siapkan Beasiswa 10 Miliar

Semarang – Cegah anak putus sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siapkan dana beasiswa 10 miliar untuk 10.000 siswa miskin di Jateng. Beasiswa ini bersumber dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) Pemprov Jateng.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menjelaskan beasiswa tersebut disiapkan untuk siswa SMA/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta di Jateng. Dengan pembagian anggaran 1.000 untuk siswa SLB, 4.000 untuk siswa SMA, dan 5.000 untuk siswa SMK.

“Tahun ini kami menyiapkan 10.000 beasiswa untuk siswa miskin di Jateng. Nantinya, peranak akan mendapatkan beasiswa Rp1 juta pertahun,” kata Kepala Disdikbud Jateng Jumeri, Kamis (25/7).

Selain dari program BSM, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan beberapa program beasiswa lain seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah swasta.

“Selain itu, ada pula program beasiswa dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Jateng. Itu jumlahnya justru lebih besar dari BSM, yakni Rp2,4 juta peranak pertahun,” terangnya.

Baca juga: Sistem Aplikasi Pengelolaan Keungan Sekolah di Jateng Perlu Ditingkatkan

Syarat untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa tersebut siswa tersebut benar-benar dalam kondisi perekonomian tidak mampu serta tidak menerima bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan.

Sementara untuk pengajuannya, siswa harus lapor ke kepala sekolah untuk didaftarkan ke dinas. Pihak sekolah diminta untuk jeli dalam melakukan verifikasi sehingga penerima beasiswa bisa tepat sasaran.

“Jadi kami serahkan ke sekolah untuk mendata dan mengajukan. Silahkan secepatnya mengajukan, setelah diverifikasi, maka bantuan akan segera disalurkan. Pihak sekolah juga harus jeli, jangan sampai yang diajukan adalah siswa kelas IX, karena dikhawatirkan setelah SK turun, si anak sudah lulus,” tegasnya.

Meskipun beasiswa yang disiapkan Pemprov Jateng belum bisa mencakup semua siswa, namun program-program yang telah disediakan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Jawa Tengah.

“Persoalan pendidikan ini memang tidak akan selesai jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Pihak swasta dan filantropi juga harus terlibat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tutupnya. (*)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *