oleh

Pemkab Rembang Serap Aspirasi Tuntaskan Kemiskinan,

Rembang, SMJTimes.com  – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Rembang bersama dengan Kepala Desa se-Kecamatan Rembang hadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hari ini, Senin (21/02/2022) bertempat di halaman kantor Kecamatan Rembang.

Dalam acara Musrenbang tersebut dihadiri pula Danramil Rembang Kota, Kapolsek Rembang Kota, kepala OPD, Kepala Desa dari Kecamatan Rembang, serta perwakilan dari disabilitas. Dalam sambutannya, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengungkapkan target prioritas pembangunan Pemkab Rembang, salah satunya untuk pengentasan kemiskinan.

Dirinya menegaskan, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rembang merupakan tanggung jawab bersama. Kepala Desa maupun OPD terkait harus saling bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang akibat pandemi.

“Dinas pertanian, strategi yang kita olah untuk mengurai kemiskinan ini tidak lepas dari bidang pertanian. Perdagangan, Kelautan, ini potensi yang kita miliki di samping juga pertambangan,” tegas Hafidz.

Baca Juga :   Kurangi Angka Kemiskinan, Bupati Rembang Target Tingkatkan Keikutsertaan BPJS Kesehatan

Bidang-bidang tersebut nantinya akan menjadi target prioritas pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2023 mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, ia meminta kepada para Kepala Desa yang hadir dalam musyawarah agar menyampaikan aspirasi wilayah desanya sehingga ke depannya, beberapa PR pemerintah di desa bisa segera ditangani.

“Kalau itu menjadi konsen kita untuk membahas pembangunan tahun 2023, saya berharap nanti prioritas itulah yang akan kita akomodir di tahun perencanaan 2023,” terangnya di hadapan hadirin.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Rembang di tahun 2023 adalah untuk meloloskan 25 desa di 5 kecamatan yang menjadi percontohan desa dengan kemiskinan ekstrim.

Baca Juga :   Covid-19 Muncul Lagi di Pati, Omicron?

Dirinya mengungkapkan, Rembang memiliki PR (pekerjaan rumah) terhadap desa yang dicontohkan oleh pemerintah provinsi sebagai desa dengan kemiskinan ekstrim untuk segera dituntaskan.

“Tadi sudah ditekankan pada Pak Bupati bahwa kasus kemiskinan kita ini cukup tinggi. Terkait ini kita juga sudah diawasi BPK, kemarin saya juga dimintai data anggaran untuk kemiskinan ini untuk dievaluasi dan diserahkan ke BPK,” ungkap Dwi Wahyuni. (*)

Komentar

News Feed