oleh

Fatayat NU Pati Siap Mengawasi Program JKN-KIS

Pati, SMJTimes.com – Pengurus Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati mengaku siap mengawasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua PC Fatayat NU Pati, Asmonah, pihaknya membentuk program Perempuan Bersuara Mengawal JKN-KIS untuk pengawasan dan pendampingan pelaksanaan program jaminan kesehatan dari pemerintah ini.

Program yang bekerja sama dengan Akatiga ini dilakukan di lima desa dengan lima kecamatan di Kabupaten Pati. Kelima kecamatan ini yakni, Gunungwungkal, Dukuhseti, Trangkil, Margorejo dan Margoyoso.

“Untuk desanya kader yang paham. Jadi setiap kecamatan ada satu desa,” ungkap dia.

Pihaknya nanti menerjunkan tujuh kader dalam pelaksanaan program ini. Lima kader terjun langsung ke lapangan dan dua kader sebagai koordinator kabupaten yang merangkap tugas lainnya.

Baca Juga :   SMS Berhadiah, Diskominfo Pati Imbau Warga Waspada

Kader-kader ini untuk melakukan pemantauan agar data BPJS Kesehatan benar-benar valid dan tepat sasaran. “Yang menerima BPJS Kesehatan terutama PBI benar atau tidak,” katanya.

Setelah enam bulan dinyatakan berhasil dan mendapatkan pola pemantauan, pihaknya akan mengembangkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pati lainnya.

Semantara itu, perwakilan Tim Akatiga Arifahul Choiri Fauzi mengungkapkan, selain Kabupaten Pati, program ini juga ada di 8 kabupaten/kota se-Indonesia. Daerah-daerah yang mempunyai program ini yakni, Kota Ternate, Jambi, Morojambi, Kabupaten Bandung, Blitar, Kediri, Tegal dan Pati.

Di daerah lain pihaknya juga bekerja sama dengan Fatayat NU setempat. Program ini rencananya berlangsung selama empat tahun.

Pihaknya memilih Fatayat NU sebagai mitra kerja lantaran Fatayat NU mempunyai basis kader hingga desa-desa dan RT-RT. “Fatayat sudah sering melakukan pendampingan masyarakat dari berbagai hal,” kata Arifah.

Baca Juga :   Polres Pati Bekuk 506 Pengedar Miras Ilegal

Fokus program ini yakni menyosialisasikan manfaat JKN KIS, mendampingi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta PBI dan mendampingi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Program ini didanai oleh Bank Dunia. Pihaknya sudah mengajukan dari tahun 2015 lalu. (*)

Komentar

News Feed