Pati, SMJTimes.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti, ikut aktif memantau jalannya pra Pilkades 2021.
Hal tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak atau sidak di wilayah desa yang akan menyelenggarakan pilkades. Dalam persiapan Pilkades serentak itu ia menemukan sejumlah temuan, khususnya kendala teknis.
Dalam sidaknya Warsiti menyebut di lini desa masih ditemukan permasalahan dalam pendanaan yang merupakan faktor sukses pilkades.
Politisi dari Partai Hanura itu mengatakan, alokasi dana dari Pemkab Pati untuk Pilkades tahun ini kurang, sehingga tidak mampu mengcover kebutuhan teknis Pilkades.
Di sisi lain, para calon Kades menurut aturan tidak diperbolehkan untuk memberikan dana apapun kepada panitia pemilihan kades.
“Menjadi rancu ketika dalam Pilkades calon tidak mau bayar atau memberikan keringanan dana. Karena aturannya calon tidak boleh keluarin uang untuk bisa Pilkades. Sementara alokasi dana dari Pemkab nggak mungkin cukup,” ungkap Warsiti, Anggota Fraksi NKRI DPRD Pati beberapa waktu yang lalu.
“Sebetulnya bukan memberatkan calon Mas, tapi semua memang dana dari Kabupaten belum cukup sehingga di butuhkan dana sukarela dari pihak ketiga,” imbuhnya.
Terkait regulasi administrasi Pilkades ini, Warsiti mengatakan belum ada solusi konkret baik dari Pemkab Pati maupun pihak desa terkait. Temuan dari sidak Komisi A ini akan segera dibahas dalam lingkup Eksekutif maupun Legislatif untuk mendapatkan solusi terbaik.
“Ini yang baru kita bahas, semoga ada jalan keluar Mas,” pungkas Anggota Dewan yang membidangi tata pemerintahan dan kependudukan itu.
Perlu diketahui dalam Pilkades terdapat beberapa tahapan yang harus terpenuhi. Diantaranya pembentukan panitia Pilkades, pendaftaran calon Kades, kampanye hingga pemungutan suara.
Pilkades dikatakan berhasil apabila tahapan-tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa halangan, aman hingga terpenuhinya logistik dan biaya operasionalnya. (Adv)
Komentar