Pati, SMJTimes.com – Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Turi Atmoko menyebutkan serapan anggaran tahun 2020 mencapai 95 persen, angka ini adalah yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.
“Penyerapan anggaran sungguh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya cuma sekitar 92 persen ini tahun 2020 sampai 95,58 persen. Selama 5 tahun terakhir tahun ini yang cukup tinggi,” kata Turi saat ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Operasi Zebra di Pati, Berikut Jenis Pelanggaran yang Dibidik Polisi
Dampak dari penyerapan anggaran yang berlebih dan penerimaan anggaran yang turun tersebut, menuntut Pemkab Pati untuk melakukan berbagai improvisasi di tahun 2021. Turi mengatakan di berbagai bidang, anggaran akan di pangkas.
“Misalkan penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD), juga pengendalian perjalanan dinas luar daerah saat pandemi dihilangkan 50 persen, pembelian ATK (alat tulis kantor) dikendalikan 50 persen karena di ganti daring, makan minum karena rapat daring sehingga bisa kita tekan 50 persen,” kata Turi.
Baca juga: Penanganan Covid-19 Prioritas, Dinpermades Minta Dana Desa Segera Cair
Dengan harapan bisa mengurangi penyerapan anggaran. Pengendalian anggakan kemudian akan di evaluasi dan dikaji ulang pada rapat perubahan APBD di pertengahan tahun 2021.
Sedangkan anggaran yang tidak terserap akan dikembalikan di pemerintah pusat. “Uang masih di Kas daerah. Kita ngambil sesuai kebutuhan. Jangan salah paham, uang tidak diambil. Kita mengajukan jika butuh,” imbuhnya.
Baca juga: 13 Raperda Bakal di Garap DPRD Rembang tahun 2021
Dana alokasi transfer ke daerah juga diketahui mengalami pernurunan di tahun 2020 lalu.
“Kita harusnya dapat Rp1,6 triliun dikurangi DAU (dana alokasi umum) kurangnya Rp16 miliar, dan dana bagi hasil (DBH) provinsi dikurangnya Rp14 miliar,” kata Turi.
Baca juga: 4 Kecamatan di Pati sudah Tercover Asuransi Pertanian
Sedangkan, di tahun 2021 Dana alokasi transfer untuk DAU rencananya akan dinaikan Rp11,8 miliar, dan DBH masih dikurangi Rp10 miliar, dan DAK (dana alokasi non fisik) akan dikurangi Rp6 miliar.
Ditanya terkait refoccusing anggaran lanjutan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021, Turi belum bisa mengonfirmasi. Namun ia membocoran bahwa vaksin sepenuhnya dibiayai dari APBN sehingga refoccusing anggaran APBD bisa saja terjadi.(*)
Baca juga:
- Antisipasi Kekeringan, Persiapan Tangki Air BPBD Rembang Berkurang
- Tamzil Angkat Agoes Kroto Jadi Staf Bupati Meski Mantan Warga Binaan Kasus Pidana Khusus
- Refocusing Anggaran, Disnaker Pati Dapat Dana APBN untuk Kegiatan BLK
Reporter : Moh Anwar
Komentar