Pati, Smjtimes.com – Penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat, bahkan sejumlah masyarakat menilai data penerima BLT DD dianggap tidak valid.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Desa Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pati Kasjono menyarankan warga Pati agar menyelesaikan polemik validasi penyaluran BLT DD melalui forum Musyawarah Desa Khusus.
“Bila yang disalurkan itu tidak valid, boleh ada penambahan tapi harus melalui musyawarah desa khusus. Yang nanti disana ada tim pendata, nanti disana diverivikasi dan disesuaikan,” jelasnya saat dihubungi Mitrapost.com pada Jumat (3/7/2020).
Baca juga: BLT dari Dana Desa Tahap Pertama Mulai Disalurkan
Kasjono menambahkan, bagi penerima BLT DD yang mengundurkan diri atau meninggal berhak diganti oleh warga yang terlewat pendataannya.
“Sewaktu-waktu mengadakan musyawarah desa khusus boleh, tidak ada batasan. Apabila ada yang mundur atau meninggal boleh diganti orang lain, tapi sesuai ketentuan. Keinginan kami, jangan sampai ada warga yang kelewatan. Jadi diusulkan kembali juga boleh,” terang Kasjono.
Melalui musyawarah desa khusus ini, problematika seperti penyanggahan data penerima BLT DD bisa dimusyawarahkan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menentukan dan validasi penerima BLT DD. (*)
Baca juga:
Komentar