Pati, SMJTimes.com – Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap usulan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bisa ditindaklanjuti. Khususnya terkait penanganan dan pengendalian Covid-19.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati Hardi menilai usulan-usulan ini perlu ditampung agar RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat tepat sasaran.
“Harapannya agar apa yang disampaikan OPD (dalam Konsultasi Publik Rancangan RKPD), masukan-masukan dan hasil dari RKPD yang nantinya jadi APBD kita harapkan (tertampung) agar nanti jalannya sangat bagus,” ujar Hardi.
Ini dirasa perlu dilakukan mengingat RKPD Kabupaten Pati tahun 2022 nantinya menjadi acuan untuk membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Hardi usai menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan RKPD tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (28/1/2021) kemarin.
Seperti yang telah disampaikan, dalam acara Konsultasi Publik Rancangan RKPD tahun 2022, beberapa kepala OPD Kabupaten Pati menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan di kabupaten yang berjuluk Bumi Mina Tani.
Mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menyampaikan perkembangan dan kendala vaksinasi yang tengah berlangsung untuk para tenaga kesehatan.
Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) menyampaikan keluhannya terkait pabrik kacang atom yang mengakomodir para produsen tepung di Bumi Mina Tani.
Lalu, Forum Anak yang mengungkapkan keluhan tentang anak dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati. (Adv)
Komentar