Pati, SMJTimes.com – Dilaksanakannya Rapat Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2021 beberapa waktu yang lalu mendapat tanggapan dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Dalam agenda rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (8/6/2022) yang dihadiri langsung oleh Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Saiful Arifin, kedelapan fraksi menyampaikan pandangan umum perihal pertanggungjawaban APBD tersebut.
Dalam kesempatan tersebut salah satu anggota DPRD dari Komisi B, Suriyanto yang ditunjuk sebagai juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum dari seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Pati.
Terdapat beberapa hal di masa kinerja Haryanto pada periode 2017-2022 yang mendapatkan sorotan dari para anggota dewan. Di antaranya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menanyakan seputar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) refocusing dana penanganan Covid-19 tahun 2021. Mereka ingin LPJ disampaikan secara terperinci dan transparan.
Perihal refocusing dana Covid-19 setidaknya terdapat dua fraksi lainnya yang juga menyoroti terkait dengan penggunaan di tahun 2021, yakni Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) dan juga Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).
Selain itu, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2021 sebesar Rp97 miliar juga mendapat sorotan dari Fraksi PDIP, NKRI dan Golkar.
“Dari Fraksi PDIP mempunyai beberapa hal catatan yang membutuhkan dari saudara Bupati yakni terkait LPJ refocusing dan dana Covid-19 tahun 2021. Kedua, adanya SiLPA yang terikat sebesar Rp97 miliar, mohon dijelaskan secara terperinci,” ungkap Suriyanto saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna tersebut.
Selain itu, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyampaikan pandangan umum seputar bantuan sosial (bansos) terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang perlu adanya perubahan sistem.
“Kemudian pandangan umum dari Fraksi PKB, data DTKS sebagai rumah besar data sosial saat ini masih perlu perbaikan sistem, agar bantuan sosial betul-betul diterima yang berhak atau tidak mampu,” jelasnya.
Kemudian, pandangan umum dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) yang menyinggung soal pelayanan pembuatan dan pembenahan KTP/KK agar dipermudah dan disederhanakan. Hal tersebut disinyalir menjadi keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kepada Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati.
Selanjutnya terkait beberapa hal lainnya seputar ekonomi, sosial, olahraga, kesehatan juga tak luput dari perhatian para anggota dewan. Di antaranya terkait dengan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) dan masalah pertanian juga telah diusulkan Fraksi DPRD Kabupaten Pati dalam pandangan umum.
Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan akan menyampaikan jawaban atas semua pandangan dari DPRD pada agenda rapat berikutnya.
“Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi kita tampung, dan besok kita akan berikan jawaban atas semua hal tadi,” ungkap Haryanto saat diwawancarai awak media selesai acara rapat tersebut. (*)
Komentar