Pati, SMJTimes.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati menyampaikan sejumlah dinamika warga Pati yang harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten setempat.
Lebih spesifik, terdapat 10 poin yang dimaksudkan bisa masuk dalam program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2023.
Adapun 10 permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut tersebut diantaranya, Pertama ketersediaan pupuk subsidi untuk petani, yang mana setiap tahunnya selalu terjadi kelangkaan, sementara alokasi dari Pemerintah pusat terus dikurangi.
Kedua, masyarakat belum seluruhnya mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah daerah. Ketiga, masih ada kesenjangan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati atau dapat dikatakan pembangunan di Pati belum merata.
“Empat, perbaikan infrastruktur harus terus ditingkatkan. Lima di sektor UMKM harus diperhatikan yang masih tahap perkembangan dengan cara membeli produk lokal dan mendorong daya beli masyarakat,” ungkap Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Keenam, perlu adanya peningkatan pengendalian bencana alam. Pemerintah dinilai kurang siaga dalam menangani bencana alam karena kurang akurat memprediksi cuaca.
“kesiagaan pemerintah dalam menangani bencana alam ketika melanda karena cuaca tidak dapat diprediksi seperti banjir bandang di Kayen,” imbuhnya.
Selanjutnya yang ketujuh, DPRD Pati meminta pata Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kedisiplinan dan etos kerjanya. Kemudian, menuntut pemerataan hak pendidikan untuk golongan anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
Selanjutnya kesembilan, Pemkab diminta mempertahankan kondisi aman dan nyaman di perkotaan hingga desa. Kemudian, terakhir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat bergejolak sejak pandemi Covid-19.
Hardi menjelaskan, poin-poin tersebut diperoleh DPRD Pati saat melakukan interaksi dengan masyarakat melalui beberapa kegiatan dan kunjungan di sejumlah daerah. (*)
Komentar