oleh

Data Kepemilikan Lahan Penerima Pupuk Subsidi Perlu Diperhatikan

Pati, SMJTimes.com – Adanya kendala pengalokasian pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Pati menyebabkan banyaknya petani pemilik kartu tani tak menerima subsidi pupuk tersebut.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Hilal Muhtarom, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati perlu memerhatikan data kepemilikan lahan penerima pupuk subsidi, khususnya petani yang punya kartu tani.

Karena validnya data kepemilikan lahan dapat menjadi tolok ukur seberapa banyak petani mendapatkan pupuk subsidi yang tersedia di Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) terdekat.

“Kalau seluruh petani mendapat kartu tani sesuai luas lahan, saya yakin tidak ada penyelewengan,” ungkapnya.

Baca Juga :   Hakim PN Pati Berhasil Upayakan Penerapan Diversi pada Kasus Pidana Anak dibawah Umur

Hal ini nantinya memudahkan pihak Dispertan mendata penyerapan pupuk subsidi bagi petani melalui data diinput di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati itu, kendala teknis kerap terjadi. Oleh karenanya, dibutuhkan rencana cadangan yang matang untuk mengantisipasi kendala tersebut.

“Kita harus paham betul kondisi petani di lapangan seperti apa agar penyerapan pupuk bisa maksimal,” imbuh politisi PKB itu.

Data Kepemilikan Lahan Penerima Pupuk Subsidi Perlu Diperhatikan

Menanggapi adanya evaluasi penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2021. Dispertan Kabupaten Pati berupaya lakukan berbagai langkah untuk menghindari penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran.

Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum kini tengah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes). Tujuannya menyampaikan kepada kelompok tani untuk mengkoordinasi anggotanya demi bisa mengajukan kebutuhan pupuk subsidi.

Baca Juga :   Target PTSL 2021 Sebanyak 73 Ribu Bidang Tanah Tersertifikat

“Kami menyampaikan ke kelompok tani agar petani yang ingin dapat subsidi pupuk bisa didata,“ tandasnya.

Niken menyampaikan, pada tahun ini data kelompok tani harus terintegrasi di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). Sehingga bagi petani yang tidak terinput datanya tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi. (*)

Komentar

News Feed