Catatan pertama, pihaknya meminta Pemkab transparan dalam melaksanakan perubahan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021. “Sehingga bermanfaat secara besar-besaran untuk masyarakat Kabupaten Pati,” kata M. Ridwan saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat.
Selain itu, fraksi Partai Demokrat juga meminta Pemkab Pati konsisten dalam kebijakan penutupan tempat prostitusi yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2021 lalu.
“Semoga konsisten dalam pelaksanaannya dan segera membuahkan hasil seperti yang diharapkan,” harapnya.
Dalam Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021, beberapa kebijakan dan anggaran mengalami pemangkasan. Hal ini lantaran adanya refocusing untuk penanganan Covid-19. (*)
Artikel ini telah tayang di Mitrapost.com dengan judul “Seluruh Fraksi Sepakat Perubahan APBD Kabupaten Pati 2021”
Komentar