Pati, SMJTimes.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntammah, mengatakan para guru honorer di bawah naungan Kemenag juga perlu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS bukan PPPK.
“Semoga di Kemenag rekrutmen gurunya dengan ASN,” kata Anggota Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati itu belum lama ini.
Hal tersebut merespons Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membuka seleksi penerimaan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara untuk guru honorer (madrasah) di bawah naungan Kementerian Agama masih simpang siur kabarnya.
Dibukanya seleksi guru madrasah negeri, artinya pemerintah sudah membuka kesempatan untuk lulusan jurusan pendidikan menjadi pegawai negeri sipil.
Setelah diumumkannya tidak ada pengangkatan CPNS dari formasi guru tahun ini, Muntammah selalu menyuarakan persamaan hak antara sarjana pendidikan dan non pendidikan.
“Saya juga selalu bertanya mengapa pengabdian guru honorer dan Wiyata Bhakti tidak dihargai dalam konteks perekrutan Guru PPPK,”
“Padahal selama moratorium, beberapa tahun guru honorer dan guru Wiyata Bhakti berkali-kali menjadi penyelamat pendidikan, artinya jika tanpa guru honorer dan Wiyata Bhakti pendidikan bisa lumpuh karena kekurangan guru yang signifikan,” imbuhnya.
Atas fakta tersebut Anggota Komisi D DPRD Pati itu selalu mendorong agar pemerintah hadir mengapresiasi para guru honorer madrasah agar bisa diangkat menjadi guru PNS atau minimal PPPK. (Adv).
Komentar