Pati, SMJTimes.com – Bantuan sosial di Kabupaten Pati masih banyak dilaporkan masyarakat tidak tepat sasaran. Menyoroti masalah ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai data kemiskinan perlu di-update.
“Data penerimaan bantuan sosial banyak yang tidak sesuai supaya didata ulang untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar Hardi saat menyampaikan hasil reses dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (18/2/2021) lalu.
Sebelumnya anggota Kamar Dagang Pati, Subaskoro, juga telah menyampaikan permintaan pembaruan data kemiskinan pada bulan Januari lalu dalam acara Konsultasi Publik Rancangan RKPD Kabupaten Pati tahun 2022. Ia meminta kepada pemerintah untuk selalu memperbaiki data kemiskinan.
Sebab menurutnya banyak rumah-rumah yang bagus bahkan berlantai dua mendapatkan bantuan PKH.
“Kami usul indikator angka kemiskinan ini mendekati valid. Karena menurut kami banyak warga yang rumahnya layak tetapi mendapatkan PKH,” ujar Subaskoro waktu itu.
Apabila data ini tidak diperbaiki, maka angka kemiskinan di Kabupaten Pati akan sulit turun. Tak hanya itu, juga dikhawatirkan program yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Subawi mengatakan pihaknya tidak bisa menghapus serta merta data kemiskinan. Karena data kemiskinan sudah dimusyawarahkan pihak desa.
“Tentang validasi kemiskinan, memang betul rumahnya bagus tapi ndak bisa kerja dan sebagainya. Dinsos ndak bisa mengelak karena dari desa sudah dimudeskan,” jelas Subawi.
Meskipun demikian ia mengaku, pihaknya selalu mengupdate data kemiskinan di Kabupaten Pati. “Setiap bulannya diupdate dengan SIG NG. Bila komponennya sudah. Kabupaten Pati yang paling sregep mengeluarkan PKH itu Kabupaten Pati,” kata Subawi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, presentase penduduk miskin Pati pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Presentase kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9,46 persen dan di tahun 2020 menjadi 10,08 persen. (Adv)
Komentar