Pati, SMJTimes.com – Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang dinilai kurang efektif bila dilakukan. Karena membatasi pergerakan masyarakat di pedesaan akan menggangu perputaran perekonomian. Hal itu disampaikan oleh Warsiti selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
“Untuk PPKM tidak bisa Mas kalau di terapkan di desa dengan dalih apapun saya yakin ga bisa Mas,” kata Anggota DPRD dari Fraksi NKRI itu, Jumat (12/2/2021).
Hemat Warsiti, pemerintah harusnya tetap mengikuti skema new normal, di mana masyarakat dibebaskan untuk beraktivitas namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Dengan skema new normal politisi dari Hanura ini optimis roda perekonomian di Pati dapat berjalan normal dan kesehatan masyarakat bisa meningkat.
“Bagi saya yang terpenting masih tetap menerapkan prokes (protokol kesehatan) Mas. Dan bila itu bisa dilaksanakan bisa meminimalisir penyebaran Covid-19,” pungkas Warsiti.
Apalagi bila dalam pelaksanaan PPKM menggunakan dana desa untuk untuk operasional, tentu ini sangat memberatkan desa karena harus merefoccusing anggaran dan bisa saja mengganggu program yang lain.
Perlu diketahui, sebelum kebijakan PPKM Jawa-Bali dicanangkan, alokasi dana desa secara serentak sudah disepakati akan diprioritaskan untuk proyek padat karya dan BLT Dana Desa sesuai arahan baku.(Adv)
Komentar