Pati, SMJTimes.com – Pemerintah membatalkan pengurangan insentif tenaga kesehatan tahun 2021, Muntamah selaku Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendukung penuh kebijakan tersebut. Muntamah menilai bahwa tenaga kesehatan berusaha keras dalam mengatasi covid-19 sebagai garda terdepan.
“Saya sepakat diberikan secara penuh. Saat pandemi nakes punya risiko lebih besar,” kata Anggota DPRD Kabupaten Pati itu, Jumat (5/2/2021).
Menurut SK Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.2/2021, besaran insentif untuk dokter spesialis adalah Rp7,5 juta, dokter peserta PPDS Rp6,25 juta, dokter umum dan dokter gigi senilai Rp5 juta, bidan dan perawat Rp3,75 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2,5 juta.
Sementara santuan operasional per orang sebesar Rp300 juta. Satuan biaya ini berlaku per Januari 2021 hingga Desember 2021.
Satuan biaya tersebut juga berlaku untuk tenaga kesehatan di daerah yang masuk dalam area penyebaran virus corona dan ikut dalam penanganan pandemi.
Muntamah menilai, insentif nakes tak layak untuk direfocusing lantaran nakes memiliki jasa yang cukup besar dalam pengendalian covid-19 di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah berniat untuk menyunat nilai besaran nilai insentif nakes.Tak tanggung-tanggung pemotongannya mencapai 50 persen dibandingkan dengan insentif nakes tahun 2020.
Keputusan ini menuai banyak protes, termasuk diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut bahwa pemangkasan 50 persen nilai insentif bukanlah hal yang bijak lantaran kasus pandemi dan kematian nakes akibat Covid-19 makin mengganas. Karena dikecam berbagai pihak, alokasi insentif tenaga kesehatan 2021 batal dipotong.
Tak bisa dipungkiri, kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat membuat para nakes merasa kuwalahan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang meregang nyawa akibat terpapar Covid-19. Berhubungan langsung dengan para pasien Covid-19, menjadikan nakes kalangan yang paling rentan terinfeksi virus asal Tingkok ini. (Adv)
Komentar