Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Yeti Kristianti, mengatakan pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu dievaluasi.
Anggota Komisi B Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai jalur penyaluran BPUM masih belum efektif.
“Sejauh ini, penyaluran BPUM masih belum efektif. Menurut saya, ini disebabkan karena jalur penyalurannya berasal dari kementerian langsung,” ujar Yeti Kristianti saat dihubungi, Jumat (5/2/2021).
Menurut dia, banyak UMKM yang tidak ter-cover di data penerima bantuan. Oleh sebab itu perlu evaluasi dari Dinas Koperasi dan UMKM selaku pihak yang bertanggung jawab mengatur penyaluran BPUM di Kabupaten Pati.
“Kami berharap BPUM tahap II yang akan cair tahun ini bisa lebih selektif sehingga tepat sasaran”, ungkap Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berupaya memperketat pengajuan dan melakukan verifikasi. Hal ini agar pelaku UMKM yang mengajukan benar-benar sesuai kriteria yang ada dan mendapatkan bantuan.
Hendri Kristianto selaku Kepala Bidang (Kabid) UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati menyebut selama dua kali periode BPUM sebanyak 68 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Pati telah menerima bantuan tersebut, dan 6 tibu di tahap kedua.
Program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. BPUM diberikan kepada UMKM karena mereka terdampak Covid-19 dari segi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengadakan program BPUM. Upaya ini merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. (adv)
Komentar