Pati, SMJTimes.com – Narso anggota Komisi B DPRD Pati angkat bicara terhadap gerakan Jateng di Rumah Saja yang akan dilaksanakan pada Sabtu (6/2) dan Minggu (7/2) nanti.
“Ini buntut efek kebijakan yang tidak didasari pada pertimbangan yang matang. Kita belum pernah melihat kajian dari pakar tentang kebijakan di tanggal 6 dan 7 ini,” kata Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI), Kamis (4/2/2021).
Politisi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut bahwa kebijakan ini terkesan terburu-buru bila ditetapkan di daerah. Ia berharap gerakan ini dikaji lebih jauh karena berkaitan dengan hajat orang banyak.
Perlu diketahui dalan Rapat Koordinasi Persiapan Jateng di Rumah Saja di Pendopo Kabupaten Hari ini, Kamis (4/2/2021), gerakan Jateng di Rumah Saja akan dimulai pada Sabtu pukul 15.00 WIB hingga Minggu pukul 14.00 WIB.
Lebih lanjut, Narso mengatakan peraturan ini tak berpihak kepada masyarakat miskin karena tempat aktivitasnya ditutup. Apalagi pemerintah juga tidak menyebut terkait adanya kompensasi untuk masyarakat yang akan terdampak kepada kebijakan ini.
“Efek terhadap masyarakat miskin ini belum dipikirkan. Untuk orang yang hanya bisa mencari makan di hari itu juga itu belum dipikirkan,” kata Narso.
Narso berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mempertimbangkan keberlangsungan masyarakat miskin selama 2 hari pemberlakuan kebijakan tersebut.
Menutup pasar dan PKL artinya Pemkab harus siap terhadap roda perekonomiannya yang berhenti. Para pedagang tentunya akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Ini memang seperti kebijakan yang terlalu dipaksanakan. Untuk eksekutif harusnya memikirkan yang ekonominya pas pasan,” ujar Narso. Adv)
Komentar