SMJTimes.com – Gerakan nasionalis-Islamis militan Palestina, Hamas, secara resmi mengeluarkan pengumuman terkait dengan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza setelah melakukan pemimpinan selama hampir dua dekade.
Dalam hal ini, pembubaran tersebut mengalihkan kewenangan pemerintahan sipil selanjutnya yang akan diserahkan secara langsung kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) atau Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Melansir dari CNBC Indonesia, NCAG merupakan sebuah badan pemerintahan transisi yang dibentuk berdasar pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan rencana perdamaian yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).
Pada tujuannya, komite tersebut secara resmi dibentuk dengan tujuan langkah strategis berupa pengelolaan Jalur Gaza pasca-gencatan senjata, yang mandat utamanya adalah pemulihan layanan sipil seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan air, serta pemimpinan proses rekonstruksi.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, menjelaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan Hamas akan mengakhiri masa tugasnya.
Meski demikian, sejumlah pegawai teknis dan profesional tetap akan dipertahankan agar layanan publik tidak terganggu.
“Semua karyawan yang bekerja di bidang penyediaan layanan adalah pegawai negeri dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG),” ujar al-Thawabta usai konferensi pers di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Hamas, Hazem Qassem, menyebut terkait dengan upaya pembubaran pemerintahan sebagai sebuah langkah maju yang positif demi menyatakan dukungannya terhadap proses transisi menuju pemerintahan baru di Palestina. (*)
Komentar