SMJTimes.com – Menurut Direktur Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi, ekspor produk makanan dan minuman ke Arab Saudi masih dinilai sulit. Hal itu disebabkan Arab Saudi memiliki standar tinggi dari otoritas ekspor setempat, yaitu Saudi Export Development Authority (SEDA).
“Standar sana memang berat. Bagaimana pun kita harus coba memenuhi,” katanya, dikutip dari Tribunnews (10/2).
Ia juga mengungkapkan bahwa Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) sedang mengusahakan kesepakatan bersama Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (GCC/ Gulf Cooperation Council). Arab Saudi termasuk di dalamnya. Rencananya, pemerintah ingin mendapat persetujuan agar produk makanan dan minuman siap ekspor dapat dikurasi oleh BPOM Indonesia, sehingga tidak perlu melalui SEDA.
Meski demikian, begitu perjanjian dan kesepakatan telah terjadi, tidak serta merta membuat produk makanan dan minuman yang diekspor tersebut akan bebas pajak.
“Tidak semua nol persen. Tapi, pastinya rata-rata tertinggi di dalam perjanjian perdagangan itu lima persen dan itu bicaranya agak alot. Artinya, kamu buka apa, kita buka apa. Jadi, saling menawarkan dulu,” imbuhnya.
Saat ini, Kemendag sedang mengupayakan perjanjian tersebut dan nantinya akan bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Dua negara tersebut diketahui sudah lebih dulu memiliki perjanjian dagang bersama Arab Saudi.
“Mereka sudah duluan punya perjanjian dagang. Jadi, sebetulnya competitiveness mereka tertolong oleh perjanjian dagang yang sudah dibikin,” ujar Didi.
Ia juga menyebutkan bahwa Zulhas berhasil meyakinkan GCC. Perjanjian yang Zulhas upayakan bersama GCC dapat berupa Preferential Trading Area, Free Trade Agreement, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement.
“Sangat mendukung upaya Indonesia untuk melakukan perjanjian dengan mereka,” ujarnya lagi.
Komentar