oleh

DPRD Ungkap Petani Lereng Kendeng Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi

Pati, SMJTimes.com – Dalam resesnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari daerah pemilihan (Dapil) V, Suyono mendengar keluhan masyarakat yang kekurangan pupuk subsidi. Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai SMJTimes.com, Kamis (3/3/2022).

Menurutnya, mayoritas petani di Pegunungan Kendeng di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati mengeluhkan kelangkaan stok pupuk subsidi.

“Hasil reses kami, masyarakat mengeluhkan soal pupuk subsidi. Meskipun kawasan pegunungan, mayoritas sini sebagai petani,” ungkap Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

DPRD Ungkap Petani Lereng Kendeng Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi

Pihaknya juga menyebutkan, lahan pertanian di kawasan Kendeng membutuhkan pupuk yang lebih banyak dibandingkan lahan biasa.

Hal tersebut dikarenakan kondisi kontur tanah kapur, sehingga petani lebih banyak membutuhkan pasokan pupuk, supaya tanaman bisa subur dan panen melimpah.

Baca Juga :   Bupati Pati Haryanto Monitoring Vaksinasi Anak di Langenharjo

“Tanah disini itu kan kapur, konturnya seperti itu. Jadinya kurang subur, makanya tanaman butuh lebih banyak pupuk agar hidup dan bisa panen,” ujar Suyono.

Selain itu, pria yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Pati itu memaparkan, untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, banyak dari petani yang menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi.

Hal tersebut dilakukan petani karena banyak dari mereka yang merasa tidak mampu untuk membeli pupuk non subsidi.

Jika dihitung-hitung, apabila petani membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal, maka memungkinkan tidak mendapatkan keuntungan saat panen mendatang.

Sedangkan untuk hasil panen, harga yang ditawarkan oleh pembeli cenderung rendah.

“Selama ini ya masyarakat menggunakan pupuk dari kotoran sapi. Lha mau gimana, kalau non subsidi mahal mas. Hasil panennya ditawar dengan harga murah,” tambahnya.

Baca Juga :   Hingga 2024, Pemerintah Akan Bentuk 120 CSIRT

Pihaknya mengaku bahwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada OPD terkait. Ia menyampaikan, memang jatah dari pemerintah provinsi untuk tahun 2022 mengalami pengurangan.

“Kita sudah laporkan, tapi ya mau gimana. Lha wong yang dari pusat jatahnya cuma segitu,” pungkas Suyono. (*)

Komentar

News Feed