Pati, SMJTimes.com – Pengajuan pernikahan dini di Kabupaten Pati meningkat pada 2021. Bahkan kenaikannya hampir sekitar 30-40 persen.
Menurut Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah mengatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian bersama, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Dirinya mengaku prihatin.
“Sangat disayangkan ini terjadi di wilayah kita. Saya sendiri prihatin, apalagi ada yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Kejadian ini harusnya menjadi perhatian bersama,” ungkapnya kepada SMJTimes.com, Selasa (15/2/2022).
Lebih lanjut, pernikahan dini terjadi karena banyak faktor, seperti masalah internal, pengaruh teknologi, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia berharap bagi orang tua selalu memantau dan berkomunikasi dengan anak-anaknya.
“Saya harap orang tua terus melakukan pemantauan dan komunikasi terhadap anaknya agar tidak kecolongan seperti hamil di luar nikah,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana dalam salah satu pasalnya, yakni pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta kepada Pemkab Pati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sutiyo selaku Humas Pengadilan Agama Kabupaten Pati mengungkapkan, peningkatan pengajuan pernikahan dini disebabkan oleh perubahan Undang-Undang yang mengatur usia minimal pernikahan yakni 19 tahun. Alasan lain, karena pernikahan dini sudah menjadi budaya di Bumi Mina Tani. (*)
Komentar