Pati, SMJTimes.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku prihatin terhadap pembongkaran paksa komplek prostitusi Lorong Indah (LI) Kecamatan Margorejo yang dilakukan oleh Pemkab Pati hari ini, Kamis (3/2/2022).
Meski komplek tersebut meresahkan masyarakat, namun atas dasar kemanusiaan, pembongkaran paksa dianggapnya terlalu keras. Sedangkan di sisi lain, para pemilik tak mendapatkan kompensasi atas bangunan yang dirubuhkan.
“Terkait pembongkaran LI. Dari hati nurani terdalam saya menangis mas, nggak tega. Melihat tayangannya saja saya nggak tega,” Kata Anggota Dewan dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) itu saat diwawancara, Kamis (3/2/22).
Kendati demikian, Politisi dari Partai Hanura itu juga mendukung pembongkaran paksa, lantaran Komplek LI pada dasarnya sudah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Berdasarkan Perda, seharusnya area tersebut dimanfaatkan menjadi lahan tanaman pangan berkelanjutan atau kawasan hijau. Namun realisasinya, justru dialihfungsikan menjadi bangunan lokalisasi.
Para pengelola LI juga diduga mendirikan bangunan tanpa izin dan tidak membayar pajak.
“Namun karena ini adalah kebijakan pemerintah dimana memang setelah saya telusuri banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan pemerintah, sehingga apa yang dilakukukan Pemkab tidak bisa kami intervensi. walau sejujurnya saya tidak mrnginginkan hal ini terjadi,” Imbuh Warsiti.
Diketahui, Pembongkaran paksa bangunan LI, mulai dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB oleh Pemkab Pati dengan melibatkan sejumlah OPD, Polres Pati, dan Kodim 0718 Pati.
Sebelumnya, Pemkab Pati telah memberikan teguran kepada pemilik lahan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri, dengan batas waktu hingga Senin (31/1/22), mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Nomor: 360 / 27838 Tentang Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah. (*)
Komentar