oleh

Dinkes Rembang: Persoalan Stunting Tanggung Jawab Bersama

Rembang, Mitrapost.com – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menegaskan capaian program stunting bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan saja. Akan tetapi merupakan tanggung jawab dari semua pihak.

Stunting menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius yang sedang ditangani oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Stunting adalah kondisi di mana balita dengan kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan balita yang lambat.

Stunting terjadi karena banyak faktor baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kebersihan lingkungan. Stunting menjadi salah satu topik yang menjadi fokus prioritas utamanya Kementerian Kesehatan RI saat ini.

“Stunting menjadi permasalahan bukan hanya ketika balita lahir, tapi jauh sebelum itu. Kesehatan reproduksi remaja, pernikahan anak, sampai bayi lahir hingga usia 2tahun,” ungkap dr Ali Syofi’i, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang  pada Senin (10/01/2021).

Baca Juga :   Dinkes Rembang Beri Pendampingan Guna Antisipasi Penolakan Vaksinasi

Meskipun stunting berkaitan dengan kondisi kesehatan balita, dr Ali Syofi’i selaku kepala dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menegaskan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

“Masalah stunting ini seharusnya bukan hanya menjadi masalah dinas kesehatan semata. OPD terkait mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menangani masalah ini,” katanya.

Ia juga menyatakan untuk masalah di bidang kesehatan terkait program penanganan stunting ini, DKK hanya mampu memenuhi 30-35 persen saja. Pasalnya seperti yang di atas dan di awal bahwa, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja.

“Penandatanganan stunting ini dibagi menjadi dua yaitu urusan spesifik dan intervensi. Untuk urusan spesifik itu merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan, di mana dinas hanya bisa mencapai 35 hingga 40 persen saja. Sementara untuk urusan intervensi harus dicapai 60 hingga 65 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pemkab Rembang Perbolehkan PKL Jualan Di Trotoar, Ini Alasannya

Urusan intervensi ini merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab OPD terkait lainnya seperti urusan pangan, urusan air minum, kesehatan lingkungan, distribusi pangan, dan lain sebagainya. Sehingga, DKK Rembang mengimbau kepada seluruh pihak untuk bertanggung jawab atas masalah stunting ini.

“Semaksimal apa pun kami melakukan program-program termasuk intervensi yang hanya bisa mencapai maksimal 40 persen,” tegas dr Ali. (*)

Komentar

News Feed