Pati, SMJTimes.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Pati menolak simpatisan organisasi masyarakat (ormas) terlarang menjadi Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pati. Mereka tidak mau negara ‘kecolongan’ dengan menjadikan pejabat simpatisan ormas terlarang.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua GP Ansor Pati, Itqonul Hakim, melalui media sosial Facebook-nya. Dalam status Facebook yang ditulis pada Selasa (7/8/2021) ini, Itqon tidak mau orang yang berafiliasi dengan paham Wahabi menduduki jabatan strategis.
“Negara jangan sampai kecolongan, khususnya Kabupaten Pati. Jangan sampai dedengkot salafi wahabi yang berafiliasi dengan kelompok ormas terlarang menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah,” tulis Itqon.
“INGAT!!! Negara ini berasas tunggal Pancasila,” katanya.
Status itu juga dilengkapi pamflet yang bertuliskan, ” Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kabupaten Pati menolak simpatisan terlarang (HTI & FPI) menjadi Sekda Pati.”
Ketika dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, WhatApp, Itqon belum membalas hingga berita ini ditulis.
Penolakan ini tidak yang pertama kali. Sebelumnya 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menolak Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menjadi Sekda. Mereka beralasan, Jumani sulit diajak berkomunikasi.
Perlu diketahui, saat ini, seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekda Kabupaten Pati meloloskan tiga nama. Selain Jumani, Teguh Widyamoko Staf Ahli Bupati, dan Wahyu Setyawati yang saat ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati juga sedang berkompetisi berebut kursi Sekda Pati.
“80 persen lebih menolak. Secara pribadi komunikasi Pak Jumani dengan sebagian besar dewan selama ini kurang selaras,” ujar anggota DPRD Kabupaten Pati, Wardjono. (*)
Artikel ini telah tayang di Mitrapost.com dengan judul “Ansor dan Banser Tolak Simpatisan HTI Jadi Sekda Pati”
Komentar