Namun selama beberapa periode penyaluran Bansos tak ada satupun bansos yang ia dapat.
“Saya BLT dana desa tidak dapat, PKH juga tidak terdaftar. Saya mau daftar, daftarnya dimana? Lalu kemarin saya mau mau daftar BLT UMKM tapi karena punya utang bank, tidak bisa dapat. Orang yang berhak dapat malah tidak dapat. Malah yang dapat orang yang mampu,” kata Sukarni saat menyampaikan uneg-unegnya kepada Endro.
Terkait laporan tersebut Endro memberikan tanggapan terkait Bansos yang sering tak tepat sasaran. Terangnya, data kelompok penerima manfaat (KPM) Bansos tahun ini masih mengacu data tahun 2016-2017.
Update data KPM berjalan molor lantaran Menteri Sosial yang lama ditahan KPK atas tuduhan kasus korupsi.
“Data yang mendapatkan bansos itu disusun 2016-2017 oleh menteri yang lama. Karena terburu kecekel KPK belum sempat diperbaiki. Karena perbaikan data itu tidak sederhana. Padahal Bansos harus segera dibagi,” kata Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Komentar