oleh

Mulai Hari ini PPKM Mikro Diperpanjang hingga 8 Maret

Pati, SMJTimes.com – Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di provinsi Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Maret 2021.

Hal ini mengakibatkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tak kecuali Kabupaten Pati, harus menerapkan PPKM Berbasis Mikro di desa-desa setidaknya hingga tanggal 8 Maret 2021.

Awalnya, PPKM Berbasis Mikro direncanakan berlaku selama dua pekan, yakni tanggal 8 Februari hingga 22 Februari 2021. Namun, lantaran masih adanya penularan virus corona di masyarakat, maka pemerintah pusat memutuskan memperpanjang PPKM yang menyasar hingga pelosok desa dan RT/RW ini.

Baca juga: PPKM Mikro, Dewan Harap Tak Berimbas Pendapatan Pedagang

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Joni Kurnianto selepas menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan cara virtual, Senin (22/2/2021) membenarkan hal ini.

“Jadi hari ini (kemarin) kami melakukan rapat dengan Menteri Kesehatan, Mendagri dan Pak Gubernur memang akan dilakukan PPKM berbasis mikro jilid 2,” ujar Joni Kurnianto kemarin.

Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro tahap II ini dimulai hari ini, Selasa (23/2/2021). Seluruh desa di Kabupaten Pati diminta untuk mengaktifkan Posko Jogo Tonggo, Posko Penanganan Covid-19 dan Unit Kecil Lengkap (UKL) Obor Bumi yang sebelumnya telah terbentuk.

Baca juga: Penerapan PPKM Mikro, DPRD Pati Sesalkan GTPP Tak Perbarui Data Zonasi Covid-19

Selain diwajibkan memantau perkembangan kasus Covid-19 di desa masing-masing, Pemerintah Desa juga diwajibkan melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan melakukan edukasi masyarakat tentang protokol kesehatan.

Terlebih kesadaran masyarakat di pedesaan tentang protokol kesehatan dinilai masih minim. Hanya segelintir kecil warga yang tetap menggunakan masker ketika pergi ke luar rumah.

Padahal Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pati telah membuat aturan bahwa warga yang tidak menggunakan masker ketika pergi atau tidak menerapkan protokol kesehatan akan didenda sebesar Rp100 ribu.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri di masing-masing desa untuk mengurangi kasus Covid-19 di rumah sakit. (Adv)

Baca juga:

Reporter: Umar Hanafi

Komentar

News Feed