Semarang – Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut data angka kemiskinan Jawa Tengah menurun 1,04% pada tahun 2018. Oleh sebab itu, berbagai strategi terus dilakukan guna menurunkan jumlah penduduk miskin untuk tahun-tahun berikutnya.
“Pada 2018 penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3,8 juta jiwa atau 11,19%. Jumlah tersebut mengalami penurunan 1,04% atau 330 jiwa dibandingkan September 2017 sebesar 12,23%,” ujar Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) saat membacakan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 di ruang sidang paripurna DPRD Jateng, Rabu (19/6).
Gus Yasin menyampaikan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.
Sementara untuk wilayah pedesaan, strategi penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk penanganan kedalaman dan keparahan kemiskinan, selain menggunakan APBD provinsi juga sumber pendanaan lain, seperti dana desa dan kemitraan dunia usaha atau CSR.
“Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), telah dilakukan koordinasi pemanfaatan basis data terpadu dari Kementerian Sosial dalam menetapkan sasaran program dan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya
Tidak hanya itu, belanja hibah dan bantuan social baik dalam bentuk uang maupun barang yang berkorelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian. Anggaran peningkatan dari Rp5,438 triliun pada 2017 menjadi Rp5,848 triliun di tahun 2018.
Baca juga : Masih Santer Isu Politik, Gus Yasin Berpesan Masyarakat Tahan Diri Jelang Keputusan MK
Upaya penanggulangan kemiskinan, persoalan pengangguran yang disoroti Fraksi Demokrat, PKS dan Gerindra juga menjadi fokus perhatian Pemprov Jateng. Dijelaskan, isu ketenagakerjaan termasuk serapan lulusan SMK telah diupayakan dengan peningkatan kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Antara lain melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan, kerjasama dengan industri pengguna tenaga kerja, serta pengembangan soft skill dan hard skill untuk siswa SMK sesuai kebutuhan industri,” terangnya.
Tidak kalah penting adalah mengembangkan konsep link and match sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, uji dan sertifikasi kompetensi, peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja online, pemberdayaan tenaga kerja bagi lansia, tenaga kerja khusus (disabilitas), dan tenaga kerja yang diputus hubungan kerja atau PHK, optimalisasi BLK, serta penegakan peraturan ketenagakerjaan.
“Keberadaan tenaga kerja asing di Jateng, terus dilakukan pengawasan bertujuan untuk membatasi, mengendalikan dan memastikan adanya transfer knowledge pada tenaga kerja lokal,” pungkasnya. (*)
Komentar