SMJTimes.com – Masih maraknya kesenjangan digital dan rentannya keamanan siber di Indonesia menjadi tantangan utama dalam proses transformasi.
Pentingnya penciptaan ruang digital yang inklusif dan humanis perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Pakar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Syaifa Tania, SIP., M.A.,
Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Andianto Haryoko menekankan pemerintah perlu memerlukan perbaikan infrastruktur TIK dan sumber daya manusia (SDM) serta mengembangkan literasi digital dan platform dukungan digital.
Langkah ini ditujukan dengan harapan mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal Artificial Intelligence (AI) memiliki potensi untuk menghadapi tantangan sosial seperti saat ini.
AI harus dipastikan tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial yang nyata.
Pemerintah diharapkan fokus pada regulasi yang ada dengan mengadopsi kerangkanya yang proporsional dan berbasis risiko, mempromosikan pendekatan interoperable terhadap standar dan tata kelola AI, serta memastikan kesetaraan ekspektasi antara sistem AI dan non-AI. (*)
Komentar