Pati, SMJTimes.com – Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Pati, Muntamah berharap Kepala Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dilakukan melalui musyawarah desa (musdes).
Pada kegiatan musdes tersebut, dilibatkan perwakilan dari beberapa unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh pemuda dan juga lainnya, sesuai aturan yg berlaku.
“Iya memang sudah seharusnya Kepala Desa itu dalam verval DTKS dengan mengadakan Musyawarah. Sehingga masyarakat melalui perwakilannya itu tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak,” ungkapnya saat dihubungi oleh SMJTimes.com melalui sambungan telepon pada Kamis, (17/3/2022).
Dengan adanya musyawarah tersebut, pihaknya juga menyebut adanya transparansi data masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.
Menurutnya, dari pemerintah pusat sudah mengupayakan sistem satu pintu untuk melakukan pendataan Keluarga Prasejahtera.
Ia menyebut, melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS NG) diharapkan masyarakat yang benar-benar dalam kondisi kurang sejahtera bisa difasilitasi melalui bantuan-bantuan dari pemerintah.
“Dengan musyawarah itukan mereka tahu. Pemerintah kan sudah mengupayakan melalui SIK NG itu DTKS bisa diperbaharui oleh pemerintah desa dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, data hasil yg telah di verval yg masuk DTKS diharapkan yang direalisasi oleh pemerintah pusat. Sehingga yang memang betul-betul kurang mampu, bisa menerima bantuan,” ujarnya. (*)
Komentar