oleh

DPRD Pati akan Adakan Audiensi Bersama Nelayan

Pati, SMJTimes.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menaikkan target retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI) unit 2 Juwana.

Sebelumnya diberitakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Pemkab Pati terus menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi di TPI.

Pada tahun 2019 diketahui target retribusi TPI hanya sebesar Rp7,5 miliar, kemudian naik tajam menjadi Rp11 miliar di tahun 2021. Hingga puncaknya di tahun 2022 menjadi Rp11.950.000.000.

DPRD akan Adakan Audiensi Bersama Nelayan

Diakui warga TPI Juwana, kondisi ini sangat memberatkan masyarakat. Pasalnya, saat ini hasil tangkapan ikan yang tidak Maksimal disebabkan cuaca buruk. Ditambah daya beli masyarakat yang juga belum stabil.

Baca Juga :   Komisi B Desak Pemerintah Tambah Alokasi Bantuan Bibit bagi Petani

Kepala TPI bahkan menyebut bahwa tahun lalu pihaknya tidak bisa memenuhi target bayar retribusi, malah targetnya ditambah pada tahun ini.

Menilik kondisi tersebut, Narso dan anggota DPRD yang lain mengaku akan mengonfirmasi fenomena ini dengan stakeholder terkait.

Ia juga meminta Pemkab agar tak hanya menaikkan target retribusi, melainkan juga meningkatkan pelayanan di kawasan TPI setempat.

“Nanti tak tanyakan ke dinas kalau memberatkan nanti saya tanyakan kita komunikasikan kalau ada kenaikan harus ada peningkatan pelayanan,” kata Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) itu saat ditemui Mitrapost. Com di Kantor DPRD Pati kemarin.

Narso juga menyatakan kesiapannya untuk menerima audiensi dari warga TPI jika memang benar target retribusi yang dibebankan pemerintah tahun ini memberatkan.

Baca Juga :   Ingin Kerja ke Luar Negeri PT DEWI PENGAYOM BANGSA jadi Solusi, Berikut Informasinya

“Ada kalau memang ada berkenan teman teman kita adakan dialog kita saling cari solusi. Kita sebagai mediator,” Tegas Anggota DPRD dan Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (*)

Komentar