Pati, SMJTimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati meminta agar pemerintah kabupaten Pati membuat kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. Hal ini dikarenakan, harga kedelai import yang meroket dan merugikan pengusaha UMKM tahu dan tempe.
Pihak Dewan Pati juga mendorong pemerintah agar mempunyai kebijakan, terkait kenaikan harga kedelai import tersebut, agar usaha mereka tetap berjalan.
” Saya mendorong ada kebijakan khusus dari pemerintah agar usaha mereka tetap jalan, serta kesejahteraan para pengrajin tahu tempe ini terjamin, ” ujar Muntamah selaku Anggota komisi D DPRD Pati, saat dihubungi mitrapost.com, Selasa 22/2/22, via telepon.
Ia juga mengatakan, di sisi lain tahu dan tempe sudah menjadi makanan yang penting untuk mencukupi kebutuhan protein masyarakat, dengan harganya yang terjangkau oleh semua lapisan.
Pasalnya, kenaikan kedelai ini sangat membebani para pelaku usaha tempe tahu di Kabupaten Pati, untuk kelancaran produksi mereka.
Harga kedelai di awal pandemi Rp 6.800 per Kilogram, merangkak naik sampai tembus Rp 10.000 per Kilogramnya.
Harga itu terus meroket menyentuh angka Rp 11.240 per Kilogramnya, dan sampai saat ini harga tertinggi kedelai import di angka Rp 12.000 per Kilogram.
Dengan melambungnya harga kedelai saat ini, dapat dipastikan harga tahu dan tempe pasti mengalami kenaikan. Semoga ada kebijakan dari pemerintah perihal harga kedelai dan bisa menyejahterakan masyarakat serta pelaku usaha tempe. (*)
Komentar