Pati, SMJTimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi Demokrat Suriyanto mengungkapkan, adanya transisi kekosongan kepemimpinan menjadi alasan tepat ditiadaknnya Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.
Dirinya tak langsung mengatakan setuju atau tidak setuju lantaran kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan yang ada.
Ia yang juga merupakan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati itu mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menjadikan momen perekrutan pegawai sebagai ajang politik.
“Jangan sampai hal tersebut untuk ajang politik atau sejenisnya. Oleh karena itu, untuk menghindari yang tidak diinginkan. Lebih tepatnya begitu,” ucapnya kepada SMJTimes.com melalui pesan singkat, Rabu (19/1/2022).
Ia melanjutkan, terkait dengan rekrutmen CPNS, permasalahannya bukan terletak pada mendesak atau tidaknya. Namun, yang benar-benar terakomodir segala sesuatunya. Sehingga tidak dikaitkan dengan urusan politik dan lain sebagainya.
Suriyanto juga menegaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya kesalahpahaman antar pihak terkait suatu masalah, baik itu dalam bentuk protes atau sebagainya. Sehingga, tidak ada yang dirugikan. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga kebaikan bersama.
“Toh kita sama-sama menjaga untuk kebaikan semuanya. Apabila terjadi suara-suara sumbang, lebih baik untuk ketentraman bersama. Toh tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai ada rumor kesempatan,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 4 juta ASN. Lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana.
Dengan adanya transformasi digital, diperkirakan kebutuhan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30-40 persen.
Kedepannya, pemerintah akan membuat regulasi yang mengatur kriteria mengenai jabatan secara spesifik yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru (fresh graduate) yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur PPPK. (*)
Komentar